Sesuai Sunnah & Amanah sekedar branding kah ?

Posted on Posted in Artikel

Alhamdulillah marak dan tersebar kajian Islami yang mengajak kembali menghidupkan ibadah dan gaya hidup sesuai Sunnah di tanah air juga dapat membangkitkan hasrat ummat ke tanah suci bahkan secara umum meningkat significant di tahun 2018 bisa mencapai 1 juta dimana tahun sebelumnya 870 ribu (info Dir Bina Umrah & Haji Khusus Kemenag dalam sindonews.com).

Seiring dengan perkembangan tersebut bermunculan banyaknya travel baru walau sempat ternodai oleh beberapa travel nakal seakan tidak berpengaruh karena mungkin tingginya demand masyarakat bahkan lembaga pendidikan, pesantren, majelis taklim, media online, tv, radio dll disulap menjadi biro perjalanan penyelenggara ibadah umrah dan haji dengan tujuan dapat melayani atau mengakomodir ummat ke tanah suci.

Kondisi tersebut seakan dilemma antara memenuhi kebutuhan ummat atau trend bisnis yang sedang menjamur namun apapun itu tentunya yang perlu diketahui bahwa Kementerian Agama selaku Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaran Umrah dan Haji telah membuat beberapa aturan jelas dan detail diantaranya,

  • SK Dirjen No. 337 tahun 2018
  • PMA No. 8 tahun 2018

Dan banyak lagi aturan yang dibuat namun menjadi pembahasan kali ini adalah surat edaran tentang PMA dan KMA ditujukan kepada Pimpinan Penyelenggaraan Ibadah Umrah (PPIU) di tanda tangani oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag yang berbunyi pada no 1. PPIU dilarang meminjamkan legalitas perijinan umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Dari point ini semakin ada penekanan kuat larangan travel tidak berizin menyelenggarakan perjalan umrah baik dengan nama sendiri atau meminjam ijin nama PT yang PPIU karena dalam surat ini yang meminjamkan pun dilarang, yang mana ditemukan beredar di sekitar kita nama travel A misalnya tertulis dibawahnya support by PT…, aliansi PT…, konsorsium PT…, group PT… dan inilah yang dimaksud larangan pemerintah dalam surat edaran tersebut. Ditambah kampanye kemenag program 5 pasti umrah no 1 pastikan travelnya berizin dan diiringin dengan sistem aplikasi dalam program pendaftaran umrah dikenal nama SIPATUH dimana hanya PPIU lah yang diberikan akses login. Dilapanganpun kemenag melakukan sidak baik mendatangi travel maupun dibandara.

Lalu apakah tidak ada solusi bagi para pengusaha yang baru mau menjalankan di bidang ini apalagi baru saja KMA no. 229 tahun 2018 memoratarium pemberian izin baru PPIU ? Jawabannya tentu saja ada diantaranya menjadi cabang resmi dari PPIU, agent atau perwakilan yang juga diatur dalam SK Dirjen No. 338 tahun 2018. Namun memang hasrat memiliki pribadi atau ego branding nama sendiri yang menjadi berat untuk mentaati aturan yang ada.

Program yang diberi nama “SIPATUH” dari namanya memberikan sinyal kuat agar masyarakat baik penyelenggara maupun jamaah mematuhi aturan dan prosedur yang dibuat pemerintah dalam hal ini Kemenag, apalagi marak dan tersebarnya kajian Islam yang mengajak kembali kepada Al Quran & Sunnah tentunya akan semakin banyak yang sadar dan patuh karena diantara asas atau prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah taat kepada pemerintah dalam banyak ayat, hadits dan ucapan para ulama ahlu sunnah yang sering kita dengarkan dari para ustadz. Karena bicara travel tidak hanya saat ibadah umrahnya namun wasilahnya pun menjadi bagian terpenting untuk mencapai ibadah sesuai sunnah dari badan usahanya, perijinan wisata, umrah dan haji, ilmu tiketing, ilmu perhotelan, program dll, yang membutuhkan ilmu di bidangnya.

Maka apakah travel tidak berizin termasuk dalam judul artikel “sesuai sunnah dan amanah sekedar branding kah ?” pertanyaan yang mohon ditanyakan kepada ustadz – ustadz kita dan berharap mendapatkan jawaban yang tepat dalam perspektif kepatuhan kepada pemerintah yang aturannya untuk kebajikan bersama.

Maka apakah travel tidak berizin termasuk dalam judul artikel “sesuai sunnah dan amanah sekedar branding kah ?” pertanyaan yang bila kita punya nurani dan iman pasti akan mengoreksi semua pilihan dan langkah kita masing-masing, bahkan para pembimbing pun akan berpikir ulang bila melanggar pemerintah sebagai waliyul amri.

Oleh : Febi Martawardaya (fahmi)